PERNIKAHAN DINI

 

 

PERNIKAHAN DINI;

PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : Ali Trigiyatno[1]

 

Abstrak :

Pernikahan di bawah umur dalam pandangan ulama fiqh di masa lalu umumnya dianggap sah dan tidak dipermasalahkan statusnya. Pernikahan dini sudah eksis sekian lama selama berabad-abad tanpa ada yang menggugat keberadaannya. Namun kini, pernikahan di bawah umur dipertanyakan legalitas dan manfaatnya. Bahkan pelaku nikah di bawah umur dapat dipidanakan karena sikapnya itu. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan agar seorang calon mempelai pria berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, sedang bagi perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun. Sedang UU Perlindungan anak membatasi umur 18 tahun sebagai batas demarkasi seseorang disebut anak atau dewasa. Sementara dalam fiqh munkahat, batasan minimal usia menikah tidak dijumpai ketentuannya secara eksplisit walau ada yang memahami usia baligh sebagai batas minimal, namun mayoritas ulama membolehkan pernikahan anak atau bayi sekalipun.

Kata Kunci :

Pernikahan di bawah umur, UU Perkawinan, Fiqh Munakahat, Baligh

 

Pendahuluan

Tidak hanya di Indonesia, pernikahan dini atau pernikahan anak-anak ini cukup merata di berbagai belahan dunia tak terkecuali di dunia Arab ( Timur Tengah) sebagaimana dinyatakan oleh penulis wanita dari Mesir, Fatima Umar Naseef :

“But despite clear Islamic teachings, many Muslim fathers still force their daughters into marriages. This is not confined to those living in remote villages and rural areas but also occurs in urban areas as well.”[2]

 

Di Indonesia sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Satgas Perlindungan Anak DR. Rahmat Sentika, berdasarkan data BPS pada tahun 2002 di Indonesia terdapat 34,2 persen perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun dan 11,9 persen anak laki-laki . Lebih lanjut ia menyatakan sebagaimana dikutip oleh Kompas :

“Tapi penelitian saya di wilayah Pantura, dari 42,8 persen kasus yang saya teliti semua menikah di bawah usia 15 tahun. Dan total perkawinan di seluruh Indonesia sekitar 34% melanggar UU Perkawinan No.1/1974,” ungkap dokter spesialis anak ini.[3]

 

  1. A.          Pengertian Pernikahan Dini[4]

Pernikahan dini (early marriage ) dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan az-zawaj ash-shaghir/ah, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan az-zawaj al-mubakkir.[5] Pernikahan dini dalam wacana fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum menginjak usia baligh. Tanda baligh/ah bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah ( ihtilam), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Menurut hemat penulis, pernikahan dalam rentang usia sebelum baligh/ah  seperti ini, di masa kini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak-anak.[6]

Sedang dalam penelitian ini, yang penulis maksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan di mana usia calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh UU Perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Untuk itu, pernikahan dini memerlukan izin dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan agama setempat.

Sebagai tambahan informasi, perlu juga dikutip definisi yang diberikan oleh International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls dalam Ending child marriage A Guide for Global Policy Action Published in September 2006, yang mendefinisikan pernikahan anak dengan :

“ Child marriage, also known as early marriage, is defined as i[a]ny marriage carried out below the age of 18 years, before the girl is physically, physiologically, and psychologically ready to shoulder the responsibilities of marriage and childbearing.î Marriage is a formalized, binding partnership between consenting adults, which sanctions sexual relations and gives legitimacy to any offspring. It is still a respected and valued social institution throughout the world, and may take different forms in different cultures.”

Dari definisi tersebut, tampak bahwa batasan usia 18 tahun selaras dengan ketentuan UU Perlindungan Anak, namun sedikit berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan.

  1. B.           Landasan Teologis – Normatif Pernikahan Dini dalam Islam [7]

Jumhur fuqaha` membolehkan dan mengesahkan pernikahan dini bahkan lebih jauh lagi membolehkan pernikahan anak-anak. Dalam hal ini Ibnu al-Mundzir seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan :

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ نِكَاحَ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ ، إذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ ، وَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ كَرَاهِيَتِهَا وَامْتِنَاعِهَا  [8]

“ Ibnu al-Mundzir berkata, “ semua orang yang kami anggap ahli ilmu telah sepakat, bahwa seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya jaiz ( boleh), jika ia menikahkannya dengan pria yang sekufu, dan boleh baginya menikahkannya walau ia tidak suka dan menolaknya ( dengan tanpa persetujuannya)”.

 

Landasan normatif-teologis yang menjadi dasar pembolehan dan pengesahan pernikahan anak-anak ini di antaranya merujuk pada :

  1. 1.            At-Thalaq ayat 4

4. dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. …

 

Cara mengambil istinbath hukum dari ayat di atas adalah, iddah atau masa tunggu wanita yang sudah menopause ketika dicerai adalah tiga bulan, demikian pula wanita yang belum pernah atau sudah tidak haid lagi. Wanita yang belum haid tidak  diragukan lagi adalah wanita yang belum balighah atau dengan perkataan lain wanita yang masih anak-anak. Dan perlu disadari bahwa ketentuan iddah bagi wanita tentunya berkaitan dengan wanita yang sudah menikah dan diceraikan. Ini secara tidak langsung ( mafhumnya ) , al-Qur`an mengakui keabsahan terjadinya pernikahan wanita yang masih anak-anak. Demikian wajah istidlal dari jumhur fuqaha`. [9]

  1. 2.            An-Nur( 24) ayat 32

32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu…

Menurut pemahaman fuqaha` ini, kata al-Ayama adalah mencakup pengertian wanita yang belum atau tidak bersuami, dalam hal ini mencakup pengertian wanita dewasa/tua dan juga wanita yang masih anak-anak.[10]

  1. 3.            Hadis Bukhari,Muslim, Abu Dawud, Nasa`I, Baihaqi

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  : تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ     [11]     

“ Khadijah wafat sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah 3 tahun sebelumnya, maka beliau tinggal di Madinah selama dua tahun atau sekitar itu. Dan nabi menikahi ‘Aisyah tatkala berumur 6 tahun kemudian membina rumah tangga tatkala ia telah berusia 9 tahun”.

 

Dari hadis tersebut di atas, secara sharih menjelaskan usia Aisyah saat akad dengan Nabi SAW masih anak-anak yakni usia 6 tahun, dan diajak membina rumah tangga tatkala telah mencapai usia 9 tahun. Hal ini dipahami sebagai sebuah kebolehan dan keabsahan pernikahan wanita yang masih kanak-kanak.

Namun demikian, khabar bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah usia 6 tahun dan membina rumah tangga di usia 9 tahun, walau tercantum dalam sahih Bukhari, ada beberapa ulama yang mencoba mengkritisi dengan sumber-sumber lain.[12]

  1. 4.            Perbuatan Sahabat

Dalam catatan Ibnu Qudamah, ada beberapa sahabat yang menikahkan atau menikahi anak perempuan yang masih anak-anak seperti yang diriwayatkan oleh al-Atsram :

Menurut penuturan Ibnu Qudamah di atas, bahwasanya Qudamah bin Mazh’un menikahi anak perempuan Zubair ketika masih kecil, terus dikatakan kepadanya, maka ia menjawab, “ anak perempuan Zubair jika aku mati ia mewarisiku, jika aku hidup maka ia adalah istriku”. Imam Ali Karramallahu wajhah menikahkan putrinya Ummi Kultsum ketika masih kecil dengan Umar bin al-Khattab ra. [13]

Dengan empat argumen di atas, jumhur fuqaha` merasa yakin akan kebolehan menikahkan anak-anak walaupun belum baligh.

  1. C.          Hukum Pernikahan Dini di Kalangan Fuqaha`

Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumhur ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu. Kebolehan nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nyaris tak satupun kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri  muslim.[14]

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman al-Butti menandaskan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh.  [15]

Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengutip pendapat Ibnu Syubrumah sbb :[16]

Ibnu Syubrumah berkata, “ Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Siti ‘Aisyah sebagai khususiyah bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat”.

Imam Nawawi ra dalam syarh sahih muslimnya menjelaskan, bahwa kaum muslimin telah berijma’ dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil/anak-anak dan jika sudah besar/balighah tidak ada khiyar untuk fasakh baginya menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi’I dan seluruh fuqaha Hijaz. Sedang fuqaha`  Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiyar jika telah balighah. [17]

Sungguhpun para fuqaha` klasik dan tengah pada umumnya membolehkan pernikahan dini atau anak-anak, namun kecenderungan fuqaha` dan legislator di masa modern ini cenderung tidak membolehkannya, atau sekurangnya membatasinya, dengan memperhatikan berbagai faktor, apalagi kalau pernikahan anak-anak tadi dilakukan secara paksa tanpa ridha dari anak yang mau menjalani.[18]

Adalah sebuah ‘kemajuan’ di kalangan ulama Saudi yang selama ini dikenal bersikap rigid dan ketat dalam berpegang pada nash, di mana mufti-mufti besarnya sudah tidak membolehkan lagi kawin paksa termasuk bagi anak-anak, seperti yang difatwakan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Syaikh Muhammad ash-Shalih al-‘Utsaimin, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali asy-Syaikh.[19]

  1. D.          Pernikahan Dini  dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Salah satu prinsip yang dianut dalam UU perkawinan di Indonesia adalah calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu, usia pernikahan perlu ditentukan batas minimalnya.[20]

Di Indonesia, UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :

Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan setelah mendapat izin dari wali atau orang tuanya, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang gadis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian UU ini masih memberikan ‘celah’ bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.[21]

Seterusnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan tersebut. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. [22]

 Sungguhpun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan oleh para pihak. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. (vide pasal 62, 63, dan 64 KHI)

KHI juga mengatur, perkawinan dapat dibatalkan antara lain dengan alasan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/fiqh dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73).

Di dalam pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan  melindungi anak dari  perkawinan dini, namun amat disayangkan, pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak memuat sanksi pidana bagi para pelanggarnya, sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Hal lain yang mendesak untuk dilakukan  adalah  perlunya menyeragamkan perundang-undangan yang ada dalam mendefinisikan anak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak, dinamakan anak yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih dari itu yang paling mendasar adalah perlunya rekonstruksi budaya untuk mengubah mindsight masyarakat tentang nilai-nilai  anak dan perkawinan dari tindakan eksploitatif yang merugikan anak, menjadi penyiapan generasi muda untuk menjemput kehidupan masa depan yang lebih baik.

Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara jelas menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa prematur.

Dari paparan di atas, secara ringkas dapat disampaikan bahwa pernikahan dini atau anak-anak di Indonesia, berdasar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, UU Nomor 23 Tahun 2003 cenderung dibatasi dan dilarang ( walau tidak tegas ), namun pernikahan dini di bawah usia yang diizinkan oleh UU Perkawinan masih dimungkinkan  dengan jalan mengajukan izin dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat bagi yang beragama Islam.  

  1. E.           Pernikahan Dini dalam Perundang-Undangan Negeri-Negeri Muslim

Dewasa ini, di berbagai belahan dunia muslim terdapat kecenderungan bersama untuk membatasi usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahannya. Rata-rata mereka mematok usia minimal antara 15-18 tahun untuk wanita, dan 17-21 untuk laki-laki. Walau harus diakui, aturan tersebut untuk zaman sekarang masih tergolong belia untuk berumah tangga. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sajikan beberapa ketentuan sehubungan dengan pembatasan usia kawin di beberapa negara muslim.

 

Malaysia

UU yang mengatur masalah ini adalah UU Keluarga Islam 1984 (Islamic Family Law Act 1984) pasal 8 yang berbunyi :

“ Tidak ada perkawinan dapat dilangsungkan atau didaftarkan dibawah UU ini dari mempelai laki-laki berusia dibawah 18 tahun atau perempuan dibawah umur 16 tahun kecuali hakim syari’ah memberi izin secara tertulis dalam kondisi-kondisi tertentu.

 

Aljazair

UU yang mengatur adalah The Family Law Code 1984 pasal 7 yang bunyinya :

“ Usia sah dari perkawinan   adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan”

 

Yordania

Diatur dalam The Code of Personal Status 1976 pasal 5 yang berbunyi:

“ Untuk dapat melangsungkan perkawinan kedua pasangan harus sehat dan mempelai harus cukup umur 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan”

 

Libanon

UU yang mengaturnya adalah The Law on Family Right 1917-1962 pasal 4 yang isinya :

“ Dipersyaratkan untuk dapat dilangsungkan perkawinan bahwa seorang pria harus genap berusia 18 tahun dan wanita 17 tahun “

 

Tunisia

Menurut ketentuan pasal 5 ayat 2 Code of Personal Status 1956 – 1981 yang isinya sebagai berikut :

“ Seorang laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun dan seorang perempuan belum mencapai usia 17 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan”

 

Demikianlah beberapa ketentuan pembatasan usia kawin di beberapa negeri muslim. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut yang menjelaskan batas usia minimal usia kawin di negeri-negeri muslim yang diambil dari buku Taher Mahmood dalam bukunya Personal Law in Islamic Countries hlm. 270.

Nama Negara

Batasan Usia Pria

Batasan Usia Wanita

Aljazair

21

18

Bangladesh

21

18

Mesir

18

16

Indonesia

19

16

Irak

18

18

Yordania

16

15

Libanon

18

17

Libya

18

16

Malaysia

18

16

Maroko

18

15

Pakistan

18

16

Somalia

18

18

Syria

18

17

Tunisia

19

17

Turki

17

15

 

Dalam menyikapi batasan usia minimal tersebut beberapa negara muslim masih ada yang memberi celah atau toleransi dilangsungkannya pernikahan dibawah usia tersebut dengan syarat dan dalam situasi-situasi tertentu seperti Aljazair, Indonesia, Irak Libanon, Somalia, Syria, Tunisia dan Turki.

Dengan mencermati  tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

  1. UU tersebut lebih tegas dan pasti dalam menentukan batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam kitab-kitab fiqih tidak secara tegas ditetapkan.
  2. Usia minimal pria ditetapkan lebih tinggi dari wanita mengingat secara psikologis wanita lebih cepat dewasa dibanding pria disamping ada kecendurangan wanita menyukai pria yang lebih dewasa dari dirinya.
  3. Negara Indonesia boleh dikata merupakan negara yang pertengahan dalam menetapkan batas usia minimal dapat menikah dibanding negara-negara lain.
  4. Terdapat kesamaan pandang di kalangan para pembuat UU untuk menetapkan batas minimal usia ‘layak’ kawin di atas batasan baligh sebagaimana yang dirumuskan para ulama fiqih.

 

  1. F.           Menimbang Manfaat-Madharat Pernikahan Dini

Sehubungan dengan dibolehkannya pernikahan dini, tak dapat dipungkiri di sana ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, di antaranya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

  1. Mengurangi ekses pergaulan bebas ( free sex ).
  2. Lebih terjamin kesucian dan kebersihan masing-masing calon pengantin.
  3. Secara ekonomi, bagi keluarga si perempuan yang kurang mampu, dapat mengurangi ‘beban’ ekonomi keluarga, dan jika sang suami kebetulan dari keluarga mampu, juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga si perempuan.
  4. Menempa jiwa untuk lebih bertanggung-jawab dan cepat dewasa.

Sedang madharat-madharat yang dapat timbul dari akibat pernikahan dini :

  1. Riskan terjadinya perceraian.[23]

Untuk menguatkan statemen di atas, data tahun 2008, sebagaimana diungkap oleh Bappenas, menunjukkan bahwa sekitar 690.000 kasus perceraian dari 2 juta perkawinan telah terjadi. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Kondisi psikologis pasangan yang belum matang menjadi faktor utama penyebab persoalan ini.

“Dari perspektif psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga,” kata Susilahati, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam Diskusi Publik Humanisasi Perkawinan: Transformasi Menuju Indonesia Zero Tolerance Perkawinan Usia Anak di Gedung KPAI Jakarta, Kamis (10/9). Disharmoni bisa terjadi karena emosi yang bersangkutan masih labil dan pola pikir yang masih belum matang. “Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatifnya,” ucap Susilahati.[24]

  1. Rentan terjadinya gangguan kesehatan dalam hal reproduksi.
  2. Belum siap secara mental, sosial, spiritual dan ekonomi untuk membina rumah tangga.
  3. Belum mampu mewujudkan tujuan berumah tangga secara baik seperti dalam hal melahirkan keturunan, menyediakan nafkah, melayani suami dan anak-anak dll.
  4. Bagi perkawinan anak-anak yang dipaksa, akan sulit mendapatkan kedamaian, cinta dan kasih sayang, terlebih jika suaminya terpaut jauh umurnya sehingga lebih pantas menjadi ayah atau bahkan kakeknya.
  5. Rentan terjadinya pemaksaan dari keluarga, terutama pihak calon istri, karena posisi anak adalah lemah berhadapan dengan kekuatan orang tua teruatama ayah.[25]

Senada dengan uraian di atas, Siti Musdah Mulia dan kawan-kawan  menyampaikan beberapa sisi negatif  dari pernikahan dini sebagai berikut :

  1. Dari sisi kesehatan, kehamilan atau melahirkan anak di bawah usia 20 tahun lebih rentan bagi kematian bayi dan ibunya. Melahirkan yang sehat menurut ilmu kedokteran adalah antara usia 20-35 tahun.
  2. Dari segi fisik, pasangan usia belia masih belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga.
  3. Dari segi mental, pasangan yang masih belia masih belum siap bertanggung jawab secara moral mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
  4. Dari segi pendidikan, usaha pendewasaan usia pernikahan dimaksudkan buat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang lebih berguna buat menyiapkan masa depannya.
  5. Dari segi kependudukan, perkawinan usia dini adalah masa yang tingkat kesuburannya tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
  6. Dari segi kelangsungan rumah tangga,  pernikahan dini lebih rentan dan rawan perceraian mengingat mereka belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah.[26]

 Menurut Sheri dan Bob Stritof pernikahan dini mengundang sejumlah persoalan seperti diuraikan berikut ini :[27]

  • Child brides have a double pregnancy death rate of women in their 20s.
  • In developing countries, the leading cause of death for young girls between the ages of 15 and 19 is early pregnancy.
  • Additionally, from having babies too young, child brides are at an extremely high risk for fistulas (vaginal and anal ruptures).
  • The babies of child brides are sicker and weaker and many do not survive childhood.
  • Child brides have a higher risk of being infected with sexually transmitted diseases.
  • These young girls are at an increased risk of chronic anemia and obesity.
  • Child brides have poor access to contraception.
  • These young girls have a lack of educational opportunities.
  • Being forced into an early marriage creates a lifetime of poverty.
  • Statistically, child brides have a higher risk of becoming a victim of domestic violence, sexual abuse, and murder.

Menyimak manfaat dan madharat dari pernikahan dini di atas, tampaknya madharat dari pernikahan dini lebih menonjol dari pada manfaatnya untuk itu pernikahan dini sebaiknya ditunda.

Dalam hal ini menarik untuk dikutip pendapat Fatima Umar Naseef dalam bukunya Women in Islam a Discourse in Rights and Obligations, ia menjelaskan, sebaiknya pernikahan dini dan pernikahan paksa dihindari dengan alasan :

  1. Tidak ada orang yang mampu menyamai Nabi SAW dan Aishah dalam hal kesalehan dan keutamaan keduanya.
  2. Kerugian pernikahan gadis kecil yang dipaksa kawin dan tanpa sepengetahuannya lebih besar dari manfaat yang akan diperolehnya.
  3. Tidak semua orang tua (wali) berpikir terhadap kepentingan yang terbaik buat anak gadisnya.
  4. Kemaslahatan suatu aturan di suatu masa boleh jadi berkurang atau tidak tampak di suatu masa yang bereda.[28]

Pernikahan Dini Sebaiknya dihindari

Jika kita perhatikan secara seksama nash-nash baik dari al-Qur`an dan al-Hadis yang lain, dapat ditarik pengertian yang lebih valid bahwa pernikahan itu hendaknya dilakukan setelah yang bersangkutan mencapai kedewasaan dan kematangan serta kesiapan lahir dan batin. Hal ini misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan surat an-Nisa` ayat 6 :

6. dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya…..

Pada ayat tersebut Allah SWT menyuruh para wali agar menguji anak yatim sampai cukup umur buat kawin, yakni ketika mereka sudah mencapai rusyd yakni telah pandai menjaga dan mengembangkan harta benda mereka. Rusyd pada masa kini pada umumnya baru dicapai ketika anak sudah berusia di atas 21 tahun.

Selanjutnya, jika kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di bawah ini, nyatalah, hanya para pemuda yang sudah siap dan ‘matang’ yang dianjurkan untuk menikah :[29]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 

 

Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Fath al-Bari, mengutip pendapat beberapa ulama ahli bahasa dan fiqh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syabab dalam hadis tersebut :

Syabab menurut ulama syafi’iyyah dimulai sejak usia baligh sampai usia 30, pendapat  ini juga dikuatkan oleh Imam an-Nawawi. Menurut Zamahsyari, penulis kitab tafsir terkenal al-Kasysyaf, syabab dimulai  sejak seseorang menginjak usia baligh sampai ia berusia 32 tahun. Sedang makna ba’ah dalam hal ini ada dua pendapat yakni ba`ah dengan arti kemampuan melakukan jimak ( bersetubuh ) dan kemampuan dalam menyediakan persiapan/kelengkapan nikah.

Selain itu, menikah mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban ini hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan baik jika suami-istri masing-masing sudah dewasa dan memiliki kesanggupan. Sedang anak-anak, bagaimana ia dapat memikul tanggung-jawab ini, sedang mengurusi diri sendiri saja ia masih banyak menggantungkan orang tua atau walinya.

Di samping itu, pernikahan memerlukan persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak, bagaimana mungkin mereka yang masih anak-anak dimintai persetujuan dan keridhaannya, kecuali dalam hal ini terjadi ‘pemaksaan’ dari orang tuanya atau walinya.[30] Sulit dipahami dan dibayangkan sebuah peristiwa hukum yang amat penting ditentukan secara sepihak oleh wali atau orang tua,  sementara yang mau menjalani masih anak-anak yang belum tahu apa arti dan konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum bernama pernikahan.

Dari itu tunda pernikahan dini, persiapkan dulu hal-hal yang mendukung kemudahan dan kelancaran dalam berumah tangga dengan belajar, berilmu, berkarya, bekerja dan berbuat yang tepat dan pas guna menyiapkan masa depan yang lebih cerah.

 

 

Daftar Pustaka

 

Abdul Halim Abu Syuqqah,  Tahrir al-Mar`ah fi ‘Ashr ar-Risalah, alih bahasa As’ad Yasin, Kebebasan Wanita, Cet. II, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1999 )

Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Cet. 2, ( Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)

Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet. II, ( Jakarta: Prenada, 2006)

Abdul Aziz Dahlan, (Ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Agung Wahyono, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993)

Ahmad al-Hajji Al-Kurdi,, al-Ahwal asy-Syahshiyyah, (Damaskus: Mansyurat Jamia’ah, 1993)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Amir Syarifudidin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. I, ( Jakarta : Kencana, 2006)

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ( Jakarta : Akademika Pressindo, 1989)

Badran Abul Aini, az-Zawaj wa at-Thalaq fi al-Islam,( Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami’ah, Tt.)

Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia, Cet. II, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)

Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cet. I, ( Bandung : CV Utomo, 2005)

Erna Syofwan Syukrie, Pelaksanaan Hak-Hak Anak ditinjau dari Aspek Hukum,    ( Ttp: Tnp, 1995)

Fatima Umar Naseef, Women in Islam a Discourse in Rights and Obligations, First Edition, ( Egypt : International Islamic Committee for Woman & Child, t.t.)

Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet. IV, ( Yogyakarta : LKiS, 2007 )

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak, Cet. I, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2004).

———————————–, & Hafiz Anshary AZ (Ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet. II, ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996)

K. Wantjik Saleh, Hukum perkawinan Indonesia, Cet. VII, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)

Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dam Malaysia, ( Jakarta : INIS, 2002)

Maulana Wahiduddin Khan, Woman Between Islam and Western Society, First Edition, ( New Delhi : Good Word Books, 1995 )

M. Atho’ Mudzhar, Islam and Islamic Law in Indonesia,; a Socio-Historical Approach, ( Jakarta: Religious Research  and Develepment and Training, 2003)

________________, & Khairudin Nasution ( Ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Cet. I, ( Jakarta : Ciputat Press, 2003)

Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh dkk., Fatawa al-Mar`at al-Muslimah, Juz II, Cet. III, ( Riyadh :  Maktabah Adhwa` as-Salaf, 1996 )

Mohamad Joni, Aspek Hukum Perlindungan Anak, ( Jakarta : Citra Adhitya Bakti, 1999)

Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal asy-Syahsyiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, T.t)

Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di  Dunia Islam, Cet. I, (Jakarta : Grafindo Persada, 2004.)

Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqih Praktis ( Seputar Perkawinan dan Warisan), ( Bandung : Mizan, 2003)

An-Nawawi,  al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab, Bairut : Dar al-Fikr, 1415/1995.

Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995, Dissertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Cet. I, ( Bandung : Pustaka Setia, 2000)

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, ( Bairut: Dar al-Fikr, 1992 ), Jilid II

Siti Musdah Mulia dkk, Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme, Cet. I, ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 2003)

Soegeng Prijodarminto, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, Cet. I, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1992)

Tahir Mahmood , Family law Reform in The Muslim World, Bombay : NM. Tripath PVT Ltd, t.t.

Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi : Academi of Law and Religion, 1987)

T.O. Ihromi ( Peny.), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Cet. II, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

Wahbah az-Zuhaily,  al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuhu, Jilid IX-X, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989 )

Zakiyah Darajat, Perkawinan yang Bertanggung Jawab, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1980)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, ( Bandung : Citra Umbara, T.t.)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990, Surabaya: Arkola , tt.

Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak, Cet. I, ( Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2006)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 tahun 1991

Situs Internet :

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/05/hikmah/utama01.htm akses 18 Nopember 2006

www.about..com, akses 7 Oktober 2008

www.kpai.go.id/component/option,com_docman/task…/Itemid,38/, akses 10 Okt. 2009

http://www.scriptintermedia.com/view.php?id=2016&jenis=Umum 27 Nopember  2008.

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/02/23/53122/……Pemilu…….Mendorong.Timbulnya.Pernikahan.Dini. Diakses 12 Okt. 2009

 http://www.bantulkab.go.id/berita/460.html akses 12 Okt. 2009,

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/03/14/10443571/Persoalan.Ekonomi..Motif.Nikah.Muda

www.kpai.go.id/component/option,com_docman/task…/Itemid,38/, diakses 10 Oktober  2009.

www2.eastwestcenter.org/pop/misc/p&p-58.pdf

www.ccpr.ucla.edu/ccprwpseries/ccpr_017_06.pdf

CD Program :

Al-Maktabah asy-Syameelah, al-Ishdar ats-Tsani

 

 

  

 

 

 

 


[1] Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan, saat ini sedang mengambil program Doktor di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[2] Fatima Umar Naseef , Women in Islam a Discourse in Rigths and Obligation, First Edition, ( Egypt : International Islamic Committee for Woman & Child, t.t.),  hlm. 89.

[3] Kompas, Senin, 3 November 2008.

[4] Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak ada istilah perkawinan dini atau perkawinan anak-anak. Tetapi kita dapat memahaminya  sebagai perkawinan dini jika kita memahami pasal 7 UU Perkawinan ini. Pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 berbunyi: “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. 

[5]  Lihat tulisan Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet. IV, ( Yogyakarta : LKiS, 2007 ), hlm. 89.

[6] Dalam pengamatan penulis, dengan melihat usia calon pengantin di tengah masyarakat, dapat digunakan beberapa istilah untuk menyebut pernikahan mereka seperti pernikahan anak-anak, pernikahan dini, pernikahan muda, perkawinan dewasa/matang, perkawinan tua, perkawinan kakek-nenek. Namun jika disederhanakan, cukuplah disebut dengan pernikahan anak-anak dan pernikahan dewasa.

[7] Periksa pula As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, ( Bairut : Dar al-Fikr,  1992), Jilid II, 116 dst.

[8] Dikutip dari Ibnu Qudamah al-Maqdisyi, al-Mughni, juz 14 hal 428, Maktabah asy-Syameelah al-Ishdar ats-Tsani.

[9] Bandingkan dengan Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, hlm. 91. Muhamad Abu Zahrah, al-Ahwal asy-Syakhshiyyah, ( Mesir : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t. ), hlm. 124

[10] Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet. IV, ( Yogyakarta : LKiS, 2007 ), hlm. 91.

[11] Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,  12/284, Maktabah asy-Syameelah.

[12] Baca artikel Khaeron Sirin, Dosen Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Lampung Post : OPINI  : Jum’at, 14 November 2008.

  

[13] Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maktabah asy-Syameelah, Juz 14, hlm. 428.

[14] Lihat buku-buku fikih munakahat/bab munakahat misalnya buku Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ( Bairut : al-Maktab al-Islami, cet. I, 2003), hlm. 598 dst., Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Cet. IV, 1997, Juz 9/ 6534 dst.  Abd. Rahman  Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet. II, ( Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 50. Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia, 71. Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqih Praktis ( Seputar Perkawinan dan Warisan), ( Bandung : Mizan, 2003), hlm. 71. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara,  1996), hlm. 49-50. Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, ( Jakarta : Rajawali Press,  1995), hlm. 34.

[15] Wahbah az-Zuhaily,  al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuhu, Jilid IX, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989 ), hlm. 6682.

 

[16] Lihat Ibnu Hazm,  al-Muhalla, Juz 9, hlm. 498, Maktabah asy-Syamelah al-Ishdar ats-Tsani.

[17] Imam Nawawi, Syarh Sahih Muslim, Juz 5, hlm. 128. Maktabah asy-Syamelah al-Ishdar ats-Tsani.

[18] Sebagaimana akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

[19] Lihat kumpulan fatwa ulama tersebut dalam Fatawa al-Mar`ah al-Muslimah, Cet. III, (Riyadh: Adhwa` as-Salaf,  1996), juz II, hlm. 634 dst.

[20] Periksa penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bisa dibaca dalam buku Anonim, Undang-Undang Perkawinan, ( Surabaya : Arkola, t.t.), hlm. 21-22. Lihat pula Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 56-57.

[21]  K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. VII, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982) , hlm. 26. Lihat juga Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembanagan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Cet. II, ( Jakarta : Prenada, 2004), hlm. 68 dst.

[22] Ibid.

[23] Data dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Negeri Bandung, Dadang Sudrajat, menunjukkan tingginya perkara perceraian di daerah-daerah Jawa Barat. Pada 2005, Indramayu ada di peringkat ke-3 dalam perkara perceraian. Perkara perceraian di Garut 676 perkara, Cianjur 467 perkara, Majalengka 2.213 perkara , dan Sukabumi 169 perkara. Secara keseluruhan dari 28 daerah wilayah di Jawa Barat, pada tahun 2005 terjadi 29.583 perkara cerai, yang meliputi 13.917 cerai talak dan 15.666 cerai gugat. Angka tersebut hampir sama dengan perkara tahun sebelumnya.

BANYAKNYA perkawinan usia muda ini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian di daerah-daerah yang menjadi penelitian ISI pada tahun 2004. Sosiolog yang juga Wakil Ketua ISI Jabar Dr. Munandar Sulaeman mengakui hal tersebut.

” Saya kira benar, banyaknya perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya kasus perceraian di enam daerah yang menjadi penelitian, yaitu Indramayu, Purwakarta, Garut, Cianjur, Majalengka, dan Sukabumi,” aku Munandar.http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/05/hikmah/utama01.htm akses 18 Nopember 2006

     

[25] Kebiasaan memaksa anak perempuan belia untuk dinikahkan sesuai keinginan orang tua hingga sekarang ini masih banyak dijumpai di berbagai belahan dunia. Untuk kasus Mesir dapat dilihat penjelasan Dr. Musthafa As-Siba’I sebagaimana dikutip oleh Abdul Hakim Abu Syuqqah dalam Tahrir al-Mar`ah fi ‘Ashr ar-Risalah, alih bahasa As’ad Yasin, Kebebasan Wanita, Cet. II, ( Jakarta : Gema INsani Press, 1999) , hlm. 111 dst.

[26] Siti Musdah Mulia dkk, Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme, Cet. I, ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 2003),  hlm. 79-80.

 

[27] www.about..com, akses 7 Oktober 2008

[28] Fatima Umar Naseef, Women in Islam a Discourse in Rights and Obligations, First Edition, ( Egypt : International Islamic Committee for Woman & Child, t.t.), hlm. 93-96.

[29] Periksa Ibnu Hajar al-‘Asqallani, Syarh Fath al-Bari, nomor hadis 4667, juz 14 hal . 293, dalam Maktabah Asy-Syameelah al-Ishdar ats-Tsani.

[30] Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. I, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2005), hlm. 67-68)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s